Pungutan 35.000 Sampul Raport Yang Viral Di Grup Samosir Membangun | Medan

Kategori Berita

Pungutan 35.000 Sampul Raport Yang Viral Di Grup Samosir Membangun | Medan

Pengawas Umum (kiri). Ketua DPD Taput (tengah). Ketua DPD Humbahas (kanan)
Tombak Publik.
Siang ini, Selasa 17/03/20. Dengan banyaknya komen disalah satu grup atas pemberitaan satu Media Online di grup Samosir Membangun, tombakpublik.com mencoba meminta pendapat terkait berita itu yang mengatakan adanya pungutan untuk Sampul Raport sebesar 35.000.
Baca Juga : Kades Yang Sangat Kreatif Di Desa Sitinjak Kabupaten Samosir
Dan kami hubungi Pengawas Umum LSM Tunggal Panaluan Tonny Silaban melalui sesulernya mengatakan, " Pemerintah seharusnya serius menjalankan amanat Undang-undang yang disepakati bersama, antara rakyat melalui DPR disenayan sana dan Pemerintah melalui Presiden. Jangan jadi yang dipemerintahan melakukan pelanggaran dengan berbagai alasan dianggap lumrah. Tetapi masyarakat yang melakukannya secepat kilat diproses.
Baca Juga : Pengerjaan Lapangan Di SMAN 19 Medan Diduga Fiktif
Ada banyak sekolah mengatasnamakan kesepakatan Komite dan orangtua untuk melakukan Pungli, seperti yang sedang viral pungutan 35.000 untuk sampul raport di grup Samosir Membangun. Juga ada informasi kami dapat dari masyarakat, ada sekolah melakukan pungutan untuk gaji tenaga guru bantu (guru honorer). Seharusnya itu tidak terjadi karena itu jelas-jelas merupakan bentuk pidana Pungli. Kalau dirasa kekurangan tenaga guru disatu-satu sekolah, itu harus diajukan ke Disdik setempat, bagaimana hasilnya dari Disdik tentu harus sabar menunggu. Dan kalau Kepala Sekolah berani mengambil kebijakan untuk mengangkat tenaga bantu (yang pasti keluarganya atau rekan dekat/nepotisme) berarti Kepala Sekolah tersebut sudah sanggup menanggung beban itu, bukan jadi membebankan kepada orangtua siswa.
Baca Juga : Bentrok Antar Pemuda Di Jalan Sekip Medan
Sama halnya dengan Raport tadi. Semua kesepakatan pungutan uang, itu harus ada dasar hukumnya kecuali sumbangan. Tidak boleh selalu memainkan kata-kata atas kesepakatan bersama, juga Kadis jangan terlalu gampang menjawab seolah tidak tau aturan.
Bagaimana jika ada 30 orang supir angkot trayek 07 sepakat menandatangani, tidak akan keberatan jika dipungut setiap harinya Rp. 5000 bila melintas di suatu persimpangan yang ditentukan tempatnya, dan disitu kesepakatannya SETIAP ANGKOT YANG MELINTAS. Artinya seluruh angkot tanpa terkecuali walaupun tidak ikut hadir dalam kesepakatan itu. Yaitu angkot 07, 08, 09, 10, 11 dan seterusnya. Dengan dasar kesepakatan 30 orang supir tadi dilakukanlah pungutan setiap hari, apakah itu bukan Pungli. Dan kalau saya buat sebuah perumpamaan yang mudah dimengerti bisa heboh nanti.
Baca Juga : Diduga Asal Jadi, Proyek Tembok Penahan Tanah TPT Hitungan Bulan Sudah Retak
Jadi jelasnya itu bisa dilaporkan, apalagi sampai tersebar begini uda ada dalil, kalau sepakat tak akan ribut begini dan sepakat apa itu? jangan lakukan pembodohan terus menerus dengan alasan Komite untuk melakukan Pungli dan itu harus disudahi jangan menjamur, dan tolong kepada pihak Kepolisian atau Kejaksaan supaya ini dihentikan dengan membuat satu contoh yaitu menindak, menangkap, menjerat seluruh anggota Komite Sekolah yang mengatasnamakan kesepakatan melakukan Pungli supaya ada efek jera, harus ada contohnya dan dipenjarakan. Juga siapa bilang Sampul Raport tidak ikut ditanggung dana Bos? permohonan dana BOS yang diajukan pihak sekolah untuk apa? Kalau itu kelalaian Kepala Sekolah harus tanggung resikonya. Pemerintah jangan bolak balik membuat aturan tetapi lebih dulu melanggar." Ketus Pengawas Umum LSM Tunggal Panaluan lewat selulernya.

(Ranto S)