Dumas Korupsi DPC LSM Penjara DS di Kejatisu Dilimpah ke Kejari DS tanpa Alasan Yang Jelas

Kategori Berita

Dumas Korupsi DPC LSM Penjara DS di Kejatisu Dilimpah ke Kejari DS tanpa Alasan Yang Jelas

 
Tombak Publik.
Laporan Dugaan Korupsi dalam bentuk mark-up pengadaan mesin jahit di 6 (enam) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Dinas Pendidikan provinsi Sumut yang di realisasikan Tahun Anggaran 2019 melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) yang di kucurkan APBN Kemendikbud di Kejatisu mandek dan dilimpahkan ke Kejari DS (Deli Serdang) tanpa alasan yang jelas. Dan pelapor langsung mengkonfirmasi ke Kejati DS pada hari selasa 13/04/21 yang menunggu jawaban Kasi Pidsus Kejari DS selama 4 jam baru mendapat konfirmasi dari Staf Pidsus yang mengaku bernama Maulana beserta 1 (satu) orang rekannya yang menyatakan bahwa Laporan Dumas tersebut tidak dapat ditindaklanjuti karena sudah ada SP3 Poldasu.

Diketahui Kejari DS (Deli Serdang) menangani kasus Dugaan Korupsi tersebut atas limpahan dari tindaklanjut atas laporan pengaduan masyarakat kepada Kejatisu (Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara) melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada 21 Januari 2021 lalu, dan berdasarkan hasil telaah Jaksa Pidsus Kejatisu yang dalam kasus tersebut meliputi 3 (tiga) Kabupaten, diantaranya Deli Serdang 4 (empat) dan Batu Bara serta Labuhan Batu masing-masing 1 (satu) SMK Swasta.
Bermula Surat Permohonan Informasi Publik yang dilayangkan oleh Syahbudi, SH yang merupakan aktifis pemantau kinerja aparatur negara yang diberi mandat ketua umum Agung Setiawan untuk menggawangi DPC LSM Penjara Deli Serdang di Provinsi Sumatera Utara kepada Kepala Dinas Pendidikan provinvi Sumut tidak mendapati jawaban.

Selanjutnya, Syahbudi yang memang menjabat Sebagai Ketua DPC LSM Penjara Deli Serdang serta anggota Kedan Ombudsman Sumut binaan Abyadi Siregar dan sekaligus pelapor Dugaan Korupsi di Satker Dinas Pendidikan provinsi Sumut atas realisasi DAK Tahun Anggaran 2019 itu, kepada wartawan menyebut. “Kejatisu belum pantas mendapat predikat Zona Integritas - Wilayah Bebas Koruppsi -Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (ZI-WBK-WBBM)”. Ketusnya.

Selain itu, Syahbudi juga menyayangkan tindakan oknum Jaksa Pidsus di Kejatisu yang menangani dan menelaah kasus tersebut, sebab melimpahkan kasus  laporannya ke Kejari Deli Serdang.
Dia mengatakan, patut diduga kuat oknum Jaksa Pidsus yang melimpahkan kasus tersebut gagap peraturan perundangan dan Juknis serta Juklak tentang tata cara Jaksa Pidsus tangani kasus Dugaan Korupsi. Sebab locus delicti meliputi Kabupaten Deli Serdang dan Kabupaten Batu Bara, serta Labuhan Batu.

“Kejatisu melimpahkan laporan pengaduan kami ke Kejari Deli Serdang tanpa keterangan, lebih tepatnya tidak dapat di jelaskan oknum Jaksa Pidsus di Kejatisu, namanya saya tidak ingat, namun jelas tertera di berkas telaah yang di parafnya”. Tutup Budi.

(W. Sipahutar)