Tersangka Korupsi BUMD PD SMU Senilai 1,9 Miliar, Resmi Ditahan Kejari Majalengka

Kategori Berita

Tersangka Korupsi BUMD PD SMU Senilai 1,9 Miliar, Resmi Ditahan Kejari Majalengka

Tombak Publik.
Kejaksanaan Negeri Majalengka melalui jaksa penyidik  resmi melakukan penahanan terhadap tersangka J selama 20 hari ke depan terhintung hari ini, Selasa, (30/3/21).
"Jaksa penyidik bidang tindak pidana khusus Kejaksaan Negeri Majalengka setelah memeriksa puluhan saksi dan menerima hasil audit perhitungan kerugian negara sebesar Rp. 1,9 Milyar dari BPKP ( Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan ) Propinsi Jawa Barat serta pemeriksaan.
Keterangan AHLI akhirnya resmi menahan tersangka J, " kata Kepala Kejaksaan Negeri ( Kajari ) Majalengka H. Dede Sutisna SH, MH didampingi Kasi Intelijen Elan Jaelani, SH, MH  dan Kasi Pidsus Guntoro Janjang Saptodi, SH, MH.

Dikatakannya, bahwa alasan penahanan terhadap tersangka selain alasan obyektif dimana tsk diancam dengan pidana penjara lebih dari 5 tahun juga alasan subyektif adanya kekhawatiran tersangka melarikan diri, selain itu juga Kajari mengatakan bahwa penahanan ini juga untuk mempercepat proses penyidikan dan persidangan.
Untuk diketahui juga bahwa jaksa penyidik dalam kasus ini telah berhasil menyita uang sekitar Rp. 700juta, jaksa penyidik juga masih melangsungka kegiatan aset tracing guna menutupi kerugian negara yang terjadi dalam kasus yang terjadi di BUMD milik pemerintah kabupaten majalengka ini.

Kejari majalengka memohon bantuan dan doa nya kepada masyarakat majalengka agar pihaknya bisa cepat berhasil mengembalikan kerugian keuangan negera cq pemkab majalengka tersebut sehingga bisa digunakan untuk pembangunan kesejahteraan masyarakat majalengka.

Kejari majalengka mengingatkan agar pengelolaan BUMD agar dilakukan dengan baik dan benar sehingga bisa menghasilkan pendapatan bagi pemkab majalengka sehingga bisa digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat majalengka.

Selain itu juga kejari menyarankan agar satuan pengawas internal bekerja secara profesional sehingga penyimpangan-penyimpangan keuangan bisa diminimalisir. 

(Adiaman  Damanik)