Komentar
Jokowi, Presiden RI ke 7, mengeluarkan komentar terkait Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, yang melarang kepala daerah terpilih yang diusung PDIP untuk menghadiri retret di Magelang, Jawa Tengah.
Jokowi memperingatkan bahwa kegiatan itu adalah atas perintah Presiden RI Prabowo Subianto, sudah sepatutnya para Kepala Daerah mengikuti perintah Presiden. Dan Jokowi mengingatkan bahwa Kepala Daerah dipilih oleh rakyat, sehingga harus bersedia melakukan kegiatan yang tujuannya untuk kepentingan rakyat.
"Mereka dipilih oleh rakyat dan untuk kepentingan rakyat, bangsa, dan negara," kata Jokowi saat dikediamannya, di Sumber, Banjarsari, Solo - Jawa Tengah, Jumat (21/2/2025).
Sebelumnya Pemerintah, Presiden Prabowo Subianto melalui Kementrian Dalam Negeri mengadakan retret bagi kepala daerah selama sepekan penuh di Akmil Magelang.
Namun ada larangan dari Megawati kepada kepala daerah yang diusung oleh PDIP untuk tidak mengikuti retret, larangan itu melalui surat ber Nomor : 7294 /IN/DPP//2025 pada Kamis (20/02/2025).
Dalam surat itu tertulis bahwa Megawati Sukarno Putri meminta penundaan kegiatan retret setelah Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto, ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Ada 2 Poin penting yang tertulis didalam surat itu.
Pertama, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah agar menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21-28 Februari 2025.
Selanjutnya, mereka diminta menunggu arahan lebih lanjut dari Megawati.
Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum.
Kedua, para kader PDIP itu diminta tetap berada dalam komunikasi aktif dan stand by commander call.
Dan terkait dengan larangan dari Megawati, beberapa Analisis Komunikasi Politik menilai sikap Ketum PDIP tersebut mengundang kegaduhan di tengah-tengah masyarakat, dan menimbulkan persepsi keliru di masyarakat yang kesannya PDIP melakukan perlawanan terhadap negara yang tidak mengikuti arahan kepala negara yang sah.
Masyarakat menilai, instruksi Megawati itu berpotensi membuat kepala daerah yang diusung oleh PDIP agar tidak patuh terhadap Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.
Banyak kalangan masyarakat berpendapat dan meminta kejelasan juga ketegasan serta sikap pemerintah terkait ketidak patuhan kepala daerah yang tidak hadir dalam retret tersebut.
#red/Marwan