Iklan Semua Halaman

Forum Komunikasi Taksu Bali Dukung G20 Demi Kemajuan Pariwisata Bali

Tombak Publik.
Segenap tokoh agama dan tokoh adat yang tergabung dalam Forkom Taksu Bali mendukung penuh penyelenggaraan G20 di Bali. Kehadiran G20 di Bali patut diberikan dukungan karena telah memberikan kepercayaan kepada Indonesia khususnya Provinsi Bali sebagai tuan rumah. 

Demikian seperti dikatakan Jro Mangku Wisna Ketua Bendesa Adat Kesiman sekaligus Ketua Forkom Taksu Bali
Dia mengatakan bahwa pihaknya siap mengawal dan mengamankan penyelenggaraan G20 dari awal hingga akhir. 


Menurutnya G20 menjadi faktor pendorong dan penggerak ekonomi masyarakat Bali yang selama ini terdampak pandemi Covid19. 
“Kami akan mengawal penyelenggaraan G20 di Bali. Kami yakin kegiatan ini akan mengangkat ekonomi masyarakat Bali melalui Pariwisata dan mengembalikan marwah tanah Bali” kata Jro Mangku Wisna kepada wartawan. 

Dia juga mengucapkan terima kasih kepada pemerintah yang telah mempercayai Provinsi Bali sebagai salah satu tuan rumah penyelenggaraan G20. 
“Kita berikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada bapak Presiden Republik Indonesia yang telah memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada masyarakat di tanah Bali untuk menjadi tuan rumah untuk menyelenggarakan G20,” ucapnya. 


Dia juga menyampaikan kepada seluruh masyarakat di Bali untuk bergandengan tangan bersatu untuk memberikan dukungan penuh kepada pemerintah dan TNI-Polri demi mensukseskan penyelenggaraan G20. 

Dia dan segenap Forkom Taksu Bali siap  membantu apabila dibutuhkan dalam menjaga keamanan. 
“Beberapa permasalahan atau isu yang berkembang di Bali, Forkom Taksu Bali siap membantu dan berupaya meredamnya melalui pendekatan adat agar pelaksanaan G20 dapat berjalan dengan aman dan lancar” harapnya. 


Dia berharap jangan sampai ada isu agama maupun isu lainnya yang mengganggu selama penyelenggaraan G20. 
Menurutnya tindakan-tindakan tersebut akan sangat merugikan masyarakat Bali secara luas. 

“Tindakan-tindakan yang mengganggu jalannya G20 tersebut pada akhirnya akan merugikan masyarakat Bali secara luas. Jikalau dinilai ada permasalahan, maka sampaikanlah dengan cara-cara yang baik melalui musyawarah adat maupun agama” pungkasnya.

(S. Siburian_red).