Komentar
Keberadaan dab permainan jaringan Mafia Tanah sudah sangat meresahkan dan sangat merugikan masyarakat, dengan jaringannya yang dibangun membuat Mafia Tanah meskipun tidak mempunya hak atas tanah dapat menang hingga ke Pengadilan.
Samsonius Hutauruk dan keluarganya yang tinggal di Kelurahan Bonalumban, Kecamatan Tukka - Kabupaten Tapanuli Tengah Provinso Sumatera utara, telah menjadi korban dari praktik permainan Mafia Tanah.
Secara terbuka dirinya meminta tolong kepada Gubernur Sumatera utara Edy Rahmayadi, Menteri Agraria, Hadi Tjahjanto dan Presiden RI Joko widodo agar diberikan bantuan perlindungan hukum kepadanya dan keluarga dari cengkraman jaringan Mafia Tanah.
Kepada Media tombakpublik.com Samsonius Hutauruk dengan memegang dokumen tanah miliknya, sebidang tanah dengan keterangan ganti rugi yang terletak di Bonalumban digugat oleh terduga Mafia Tanah yang dimana sertifikat tanah yang dimiliki oleh terduga mafia tanah tersebut terletak di Subuluan II, sementara tanah yang dimiliki Samsonius Hutauruk digugat oleh terduga mafia tanah terletak di Bonalumban.
"Secara letak dan lokasi sudah sangat tidak benar adanya, bertahun tahun terduga Mafia Tanah ini menggangu ketentraman kami dan kami juga sudah sangat lelah menghadapi orang ini" pungkas Samsonius Hutauruk.
"Sudah banyak habis tenaga, pikiran bahkan materil yang kami korbankan untuk menghadapi oknum terduga Mafia Tanah ini, dan kami juga menduga bahwa BPN mendukung oknum terduga Mafia Tanah ini," ujar Samsonius kesal.
"Delapan hari kedepan kami diminta mengosongkan lahan ini karena mereka berniat untuk mengeksekusinya, Kami mohon dengan sangat kepada bapak Presiden Joko Widodo, Menteri Hadi Tjahjanto dan Gubsu Edy Rahmayadi untuk bersedia membantu kami rakyat yang susah ini," keluh Samsonius.
Presiden Joko Widodo selalu memerintahkan jajarannya untuk menindak tegas keberadaan Mafia Tanah. Dan Samsonius berharap segala arahan Presiden benar nyata dijalankan.
Presiden RI Ir. H. Joko Widodo telah menegaskan melalui jajaran untuk melenyapkan jaringan kelompok Mafia Tanah yang kerap merugikan masyarakat.
Hal tersebut dikemukakan Presiden Joko Widodo saat menggelar rapat tertutup bersama jajaran mentrinya secara tertutup di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (23/05/2022).
(S. Siburian).